Di era modern, ukuran kesuksesan sering kali dinilai dari banyaknya harta yang dimiliki. Mulai dari generasi Boomer, Generasi X, Milenial, Generasi Z, hingga Generasi Alpha, tidak sedikit yang terjebak pada anggapan bahwa kekayaan adalah tujuan utama hidup. Padahal, jika direnungkan lebih dalam, harta hanyalah titipan, sedangkan karakter adalah bekal yang akan menentukan bagaimana seseorang menggunakan titipan tersebut.

Oleh : Assoc. Prof. Anita Priantina, M.Ec., Ph.D. - Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Tazkia

Dinamika geopolitik global akhir-akhir ini tidak lagi sekadar menjadi berita di layar gawai kita, melainkan sudah menjelma menjadi tantangan ekonomi yang nyata di kehidupan sehari-hari. Ketegangan antarnegara di berbagai belahan dunia pelan tapi pasti mulai mengganggu kelancaran rantai pasok global, terutama pada jalur logistik dan distribusi komoditas strategis seperti energi dan pangan. Bagi kita di dalam negeri, dampak rambatan ini terlihat jelas pada angka inflasi tahunan yang merangkak ke level 3,08% per Mei 2026 akibat penyesuaian harga di sektor pangan dan transportasi. Situasi ini kian menantang dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) yang sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di angka Rp18.184 per dolar AS pada sesi perdagangan Senin, 8 Juni 2026. Demi memitigasi dampak tersebut agar tidak langsung memukul daya beli masyarakat, penyesuaian pada belanja subsidi energi memang tidak terhindarkan, hingga kontribusi terhadap defisit APBN per Mei 2026 tercatat berada di angka Rp180,4 triliun (sekitar 0,70% dari PDB). Di tengah situasi makroekonomi yang serba dinamis inilah, pendekatan ekonomi syariah hadir menawarkan perspektif segar yang menekankan keseimbangan fiskal dan pemeliharaan kemaslahatan publik.

Oleh : Assoc. Prof. Anita Priantina, M.Ec., Ph.D. - Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Tazkia

Di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pengelolaan instrumen fiskal menjadi cerminan utama dari keberpihakan sebuah negara terhadap rakyatnya. Saat fluktuasi harga energi domestik dan pelemahan nilai tukar mendesak postur APBN hingga batas maksimal, pembengkakan defisit anggaran sering kali direspons dengan pendekatan darurat yang bersifat jangka pendek. Namun, alih-alih mengandalkan stimulus eksternal yang berisiko membebani ruang fiskal masa depan, arsitektur keuangan publik berbasis syariah menawarkan paradigma yang lebih mandiri. Melalui tata kelola internal yang berbasis pada disiplin alokasi, syariat mengarahkan para pemangku kebijakan untuk melakukan reformasi struktural anggaran secara menyeluruh, di mana pemulihan ekonomi tidak diukur dari angka makro di atas kertas, melainkan dari efisiensi distribusi yang berkeadilan.

Oleh : Assoc. Prof. Anita Priantina, M.Ec., Ph.D. - Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Tazkia

Arah kebijakan publik suatu negara benar-benar diuji ketika daya beli masyarakat dihadapkan pada guncangan harga yang masif. Salah satu instrumen paling krusial yang berdampak langsung pada seluruh lini perekonomian adalah stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketika harga energi melonjak tajam akibat dinamika global, pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan yang objektif, berbasis data, dan sepenuhnya transparan demi menyelamatkan ketahanan fiskal. Dalam situasi penuh tantangan ini, penajaman prioritas anggaran menjadi kunci utama. Jika berkaca pada lanskap global, beberapa negara telah berupaya menekan konsumsi energi nasional dan beban subsidi melalui kebijakan optimalisasi mobilitas seperti Work From Home (WFH) serta School From Home (SFH). Mengadopsi alternatif efisiensi yang rasional ini secara selektif dapat menjadi salah satu langkah taktis yang meringankan manajemen krisis fiskal secara komprehensif.

Oleh : Assoc. Prof. Anita Priantina, M.Ec., Ph.D. - Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Tazkia

Di saat ekonomi sedang kurang stabil, ada saja perilaku masyarakat baik konsumen maupun produsen yang justru memperburuk kondisi pasar. Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat dinamika global, misalnya, sering kali direspons bukan dengan efisiensi, melainkan dengan kepanikan dan tindakan spekulatif yang egois. Di satu sisi, ada produsen yang memanfaatkan momentum krisis untuk meraup keuntungan tidak wajar, sementara di sisi lain, konsumen yang terjebak dalam kecemasan massal melakukan panic buying yang semakin menguras pasokan. Fenomena ini memicu lahirnya berbagai bentuk distorsi pasar, di mana mekanisme harga tidak lagi mencerminkan nilai riil fundamental, melainkan hasil dari manipulasi, asimetri informasi, dan kepanikan kolektif. Tulisan ini akan membahas bagaimana perilaku-perilaku tersebut mendistorsi keadilan ekonomi dan bagaimana ekonomi Islam memandangnya, serta sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi pasar tanpa mencederai hak publik.

Oleh : Dr. Andang Heryahya, M.Pd - Dosen Universitas Tazkia