Hal tersebut menjadi fokus utama dalam diskusi strategis yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam rangkaian acara Halal Bihalal bertajuk “Mengembangkan Ekonomi Syariah yang Adaptif dan Inklusif: Menggali Pemikiran Profesor Sumitro Djojohadikusumo”. Kegiatan ini berlangsung di Grand Ballroom BSI Tower, Jakarta Pusat, pada 14 April 2026 dan dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Muliaman D. Hadad selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengawas ISEI, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Bidang Perumusan Kebijakan Makroekonomi dan Keuangan PP ISEI, serta Doddy Zulverdi yang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Acara dibuka oleh Wakil Direktur Utama BSI sekaligus Ketua Forum Group Ekonomi dan Keuangan Syariah PP ISEI, Bob T. Ananta. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah harus selalu diiringi dengan peningkatan kebermanfaatan sosial.
“Jika BSI mendapatkan keuntungan yang tak terhingga, maka BSI juga harus memberikan kebermanfaatan yang tak terhingga,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi sosial BSI tercermin dari dana zakat korporasi yang mencapai Rp232,1 miliar, serta zakat dari nasabah dan pegawai sebesar Rp36,5 miliar.
Apresiasi terhadap pertumbuhan BSI juga disampaikan oleh Anggito Abimanyu selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sekaligus Wakil Ketua I PP ISEI. Ia menyoroti perkembangan signifikan aset BSI sejak proses merger pada 2021.
Menurutnya, total aset BSI yang pada tahun pertama merger berada di kisaran Rp265,29 triliun meningkat menjadi Rp456,19 triliun pada akhir 2025. Ia juga menilai bahwa banyak gagasan ekonomi yang dikembangkan oleh Profesor Sumitro memiliki keselarasan nilai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi panel dalam acara ini menghadirkan sejumlah pakar ekonomi syariah, antara lain Murniati Mukhlisin, Guru Besar Akuntansi Syariah Universitas Tazkia sekaligus pimpinan Sakinah Finance; Sutan Emir Hidayat dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah; Ali Sakti dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia; serta Banjaran Surya Indrastomo.
Dalam paparannya, Murniati Mukhlisin menekankan bahwa ekonomi syariah pada dasarnya memiliki tujuan fundamental untuk mengangkat martabat manusia melalui sistem ekonomi yang berkeadilan. Ia menjelaskan bahwa implementasi ekonomi syariah harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari unit sosial terkecil hingga pada level kebijakan publik.
Menurutnya, keluarga merupakan fondasi awal dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah, sebelum prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam sistem ekonomi yang lebih luas melalui kebijakan negara.
Lebih lanjut, ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran Profesor Sumitro yang meskipun tidak secara langsung membahas ekonomi syariah, namun memiliki sejumlah prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Setidaknya terdapat lima pilar utama dalam pemikiran Sumitro yang relevan dengan pengembangan ekonomi syariah.
Pertama, kemandirian ekonomi yang menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi ketahanan ekonomi. Kedua, ekonomi kerakyatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor riil dan sistem keuangan syariah. Ketiga, penguatan sumber daya manusia melalui pembangunan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi digital. Keempat, ekonomi inklusif yang menjamin pemerataan manfaat ekonomi, termasuk bagi kelompok disabilitas. Kelima, penguatan perdagangan internasional untuk memperluas peran ekonomi syariah Indonesia di tingkat global.
Selain itu, Murniati juga menyoroti pentingnya integrasi ekosistem dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pendekatan ABG-MAC, yaitu kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah yang diperkuat oleh dukungan media, agregator, serta komunitas.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara berbagai elemen tersebut akan mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
“Dengan integrasi yang solid antara akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, media, agregator, dan komunitas, kita dapat memperkuat literasi serta inklusi keuangan syariah secara lebih masif,” ujarnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya memerlukan instrumen keuangan yang kuat, tetapi juga visi kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen ekosistem. Melalui integrasi tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu tumbuh lebih inklusif sekaligus berdaya saing global di masa depan.
