Peluang bantuan ini sebenarnya sangat luas karena fasilitator tidak harus berasal dari kementerian saja. Berbagai instansi, lembaga, atau asosiasi dapat mengambil peran ini, mulai dari unsur pemerintah seperti Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, hingga organisasi masyarakat yang meliputi lembaga keagamaan dan asosiasi profesi. Bahkan, sektor bisnis seperti perbankan, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menengah atau besar melalui dana kemitraan atau CSR juga didorong untuk menjadi fasilitator bagi UMK.

Bagi lembaga yang ingin berkontribusi, skema pembiayaannya pun telah diatur dengan transparan dan terukur. Untuk jalur Self Declare, fasilitator hanya perlu mengeluarkan total biaya sebesar Rp230.000 per permohonan. Anggaran tersebut sudah mencakup komponen biaya layanan BPJPH sebesar Rp55.000, biaya supervisi oleh LP3H sebesar Rp25.000, serta insentif langsung bagi Pendamping Proses Produk Halal sebesar Rp150.000. Selain itu, terdapat jalur Reguler dengan biaya permohonan layanan sebesar Rp300.000, yang biayanya dipengaruhi oleh variabel fasilitas produksi dan operasional Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Gerakan gotong royong ini dapat dimulai dari skala kecil karena ambang batas minimal untuk menjadi fasilitator cukup terjangkau. Sebuah lembaga sudah bisa membuka program fasilitasi dengan kuota minimal 10 untuk jalur Self Declare atau minimal 5 untuk jalur Reguler. Fasilitator hanya perlu memastikan memiliki sumber dana yang sah dan tidak mengikat, memiliki personel penanggung jawab, serta menetapkan target UMK yang akan dibantu. Dengan mekanisme pembayaran prabayar maupun pascabayar bagi instansi pemerintah, keterbatasan kuota nasional bukanlah akhir bagi pelaku usaha, melainkan undangan bagi berbagai elemen bangsa untuk bersinergi menjaga momentum wajib halal 2026.