Prioritas yang paling mendesak saat ini adalah menciptakan standar hukum yang kuat namun tetap luwes. Tanpa adanya regulasi yang jelas dari pemerintah atau otoritas terkait, penggunaan AI di lembaga keuangan syariah dikhawatirkan akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang seragam. Jika ini terjadi, risiko terbesarnya adalah munculnya perbedaan fatwa atau ketidaksinkronan aturan antara satu daerah dengan daerah lain, yang pada akhirnya bisa membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, membangun kolaborasi antara para ahli teknologi, bank sentral selaku regulator, dan dewan syariah nasional menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap "otak" mesin (algoritma) yang digunakan telah melalui pemeriksaan atau audit syariah yang ketat. Dengan begitu, hasil yang dikeluarkan oleh mesin tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Allah dan secara hukum di hadapan negara.
Selain urusan aturan, penelitian ini juga sangat menekankan pentingnya menyiapkan manusianya. Prioritas utama harus diberikan pada pelatihan bagi para anggota Dewan Pengawas Syariah agar mereka "melek" teknologi. Ulama di masa depan diharapkan tidak hanya ahli dalam membaca kitab-kitab klasik, tetapi juga paham bagaimana logika mesin bekerja, sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dengan efektif. Di sisi lain, para pembuat program atau insinyur teknologi juga harus belajar dasar-dasar etika bisnis Islam. Tujuannya adalah agar sistem AI yang mereka bangun memiliki "nafas" yang sama dengan tujuan hukum Islam (Maqashid Shariah), yaitu membawa kebaikan bagi orang banyak. Perpaduan pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu teknologi inilah yang akan menjadi fondasi utama lahirnya keuangan syariah yang modern tapi tetap asli.
Sebagai langkah konkret, artikel yang dimuat dalam Journal of Central Banking Law and Institutions ini menyarankan agar kita memulai dengan proyek percontohan (pilot project) di beberapa lembaga keuangan tertentu. Langkah ini penting untuk menguji sejauh mana AI bisa membantu proses fatwa tanpa menimbulkan masalah, sebelum nantinya diterapkan secara massal di seluruh Indonesia. Dengan cara yang berhati-hati namun tetap maju ke depan, ekonomi syariah kita berpeluang besar menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi dunia. Intinya, transformasi ini bukan sekadar perlombaan tentang siapa yang paling cepat memakai teknologi terbaru, melainkan tentang seberapa siap kita membangun sistem yang menjamin bahwa teknologi tersebut benar-benar membawa manfaat, keberkahan, dan kemudahan bagi kehidupan umat manusia secara luas.
