Misi Mulia: Obat Murah Merata untuk Semua
Tujuan utama rencana ini memang terdengar manis di telinga:
1. Harga Obat Lebih Terjangkau: Selama ini, harga obat sering jadi keluhan. Dengan TNI ikut produksi, harapannya harga bisa ditekan, jadi lebih banyak orang yang bisa membeli obat yang mereka butuhkan.
2. Ketersediaan Obat di Pelosok: Tidak semua daerah punya akses mudah ke obat. Dengan produksi massal oleh TNI, distribusi bisa lebih menjangkau daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
3. Kemandirian Farmasi Nasional: Kita jadi tidak terlalu bergantung pada impor obat dari luar negeri. Ini penting banget buat ketahanan kesehatan bangsa.
Kabarnya, laboratorium farmasi milik TNI AD, AL, dan AU akan digabung jadi "Farmasi Pertahanan Negara". Obatnya nanti akan didistribusikan lewat Koperasi Merah Putih.
Lantas, Obat Murah dari TNI, Kualitasnya Bagaimana?
Ini dia pertanyaan yang wajar dan krusial: apakah obat murah berarti kualitasnya juga 'murahan'?
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar sudah angkat bicara dan menyatakan dukungannya. BPOM akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses produksi obat oleh TNI. Mereka menegaskan bahwa setiap obat yang beredar harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan khasiat yang ditetapkan oleh BPOM. Jadi, meskipun harganya murah, kualitasnya harus tetap sesuai standar farmasi.
BPOM bahkan menyebut TNI sebagai mitra yang tepat karena kualitas hasil produksinya sudah teruji untuk kebutuhan internal militer. Namun, tantangannya adalah mempertahankan standar kualitas itu saat produksi dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar dan untuk konsumsi masyarakat umum. Transparansi dalam proses pengawasan dan pengujian akan sangat penting untuk meyakinkan publik.
Dampak ke Masyarakat & Peluang/Ancaman bagi Pengangguran Farmasi
Ini merupakam pertanyaan besar: bagaimana dampak langsungnya bagi kita, terutama bagi para profesional farmasi yang mungkin sedang mencari pekerjaan?
1. Peluang Kerja Baru di Sektor Farmasi Pertahanan: Jika Farmasi Pertahanan Negara ini benar-benar jalan, kemungkinan besar mereka akan membutuhkan tenaga kerja. Ini bisa jadi peluang kerja baru bagi:
o Lulusan Farmasi: Apoteker, asisten apoteker, dan teknisi farmasi akan sangat dibutuhkan untuk riset, produksi, dan kontrol kualitas.
o Lulusan Kimia/Biologi: Ahli kimia, biologi, atau mikrobiologi juga akan dicari untuk pengembangan dan pengujian obat.
o Tenaga Logistik & Distribusi: Jika distribusinya juga melibatkan TNI, mungkin ada peluang bagi mereka yang punya keterampilan di bidang logistik dan manajemen rantai pasok. Bagi para pengangguran dengan keahlian di bidang farmasi, ini bisa jadi "angin segar" untuk mendapatkan pekerjaan di sektor yang baru ini.
2. Persaingan di Industri Farmasi: Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang persaingan usaha dengan industri farmasi swasta atau BUMN yang sudah ada (seperti Bio Farma atau Kimia Farma). Jika TNI memproduksi obat yang sama dengan harga jauh lebih murah karena mungkin mendapat subsidi atau keistimewaan, ini bisa:
o Menekan Profitabilitas Perusahaan Swasta: Perusahaan swasta mungkin kesulitan bersaing harga, yang bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka.
o Potensi PHK di Sektor Swasta: Jika perusahaan swasta mengalami kesulitan, bukan tidak mungkin akan ada pengurangan karyawan. Ini bisa jadi ancaman bagi pekerja farmasi yang sudah ada di sektor swasta.
Kenapa Sih Harus TNI yang Turun Tangan?
Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa bukan BUMN Farmasi yang diperkuat, atau swasta diberi insentif lebih? Ada beberapa argumen di baliknya:
1. Kapasitas dan Infrastruktur: TNI punya fasilitas laboratorium dan infrastruktur yang sudah ada, meski awalnya untuk kebutuhan internal. Membangun fasilitas baru dari nol butuh waktu dan biaya besar. TNI juga punya personel dengan disiplin tinggi dan sistem logistik yang terorganisir.
2. Kemandirian Pertahanan: Beberapa pihak melihat ini sebagai bagian dari kemandirian pertahanan, di mana tidak hanya alutsista, tapi juga kebutuhan dasar seperti obat-obatan, bisa diproduksi sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Ini penting saat situasi darurat atau krisis.
3. Pengamanan Aset Vital: Obat-obatan bisa dianggap sebagai "aset vital" bagi pertahanan negara. Dengan melibatkan militer, diharapkan keamanannya lebih terjamin, apalagi jika menyangkut obat-obatan yang esensial.
4. Respons Cepat: Dalam situasi darurat kesehatan (misalnya pandemi), TNI memiliki kapasitas mobilisasi dan respons yang cepat untuk memproduksi dan mendistribusikan dalam skala besar.
Namun, di sisi lain, kritik juga muncul. Fungsi utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, bukan berbisnis. Kekhawatiran akan terjadinya "militarisasi" sektor sipil atau potensi konflik kepentingan juga mencuat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya akan jadi kunci utama agar proyek ini tidak disalahgunakan. Jadi, Baik atau Buruk?
Rencana TNI produksi obat ini punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini adalah harapan besar untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik dengan akses obat murah dan merata. Bagi para pencari kerja dengan skill farmasi, ini bisa membuka lapangan kerja baru di sektor pertahanan.
Tapi di sisi lain, kita juga perlu waspada terhadap potensi dampak negatif pada industri farmasi yang sudah eksis dan memastikan bahwa peran TNI tidak melenceng dari fungsi utamanya. Transparansi, pengawasan ketat, dan sinergi yang baik dengan semua pihak (pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat) akan sangat menentukan apakah rencana ini akan jadi solusi yang efektif atau justru menimbulkan masalah baru.
Fasilitas Universitas Tazkia (Kampus Tazkia)
