Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menandatangani aturan yang memberikan otorisasi penuh untuk proyek ini. Aplikasi buatan pemerintah ini nantinya akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintahan. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar Rusia untuk mengurangi ketergantungan pada platform asing seperti WhatsApp dan Telegram, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/6/2025).
Rusia memang sudah lama mempromosikan layanan lokal untuk memperkuat kedaulatan digitalnya. Upaya mengganti platform asing ini menjadi semakin krusial setelah banyak perusahaan AS menarik layanannya dari Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada Februari 2022.
Otoritas Rusia mengklaim bahwa aplikasi pesan singkat baru ini akan memiliki fungsionalitas serupa dengan WhatsApp dan Telegram. Namun, rencana ini juga memicu kontroversi. Para kritikus pemerintah menuding Rusia berupaya meningkatkan kontrol terhadap privasi dan kebebasan berekspresi masyarakatnya melalui aplikasi tersebut.
Mikhail Klimarev, direktur organisasi hak digital masyarakat, Internet Protection Society, bahkan memprediksi bahwa pemerintah Rusia kemungkinan akan memperlambat akses WhatsApp dan Telegram untuk mendorong masyarakat beralih ke aplikasi baru mereka di kemudian hari.
