Webinar dan Pelatihan “Kupas Tuntas Tata Kelola dan Pelaporan Keuangan Pesantren”

Webinar dan Pelatihan “Kupas Tuntas Tata Kelola dan Pelaporan Keuangan Pesantren”

user

Humas Tazkia

Bogor- Program Doktoral Ilmu Akuntansi Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Institut Agama Islam Tazkia dan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat mengadakan rangkaian kegiatan webinar dan pelatihan dengan tema “Kupas Tuntas Tata Kelola dan Pelaporan Keuangan Pesantren”. Seri webinar dilakukan pada tanggal 04 – 05 November 2022 dan pelatihan penyusunan laporan keuangan dilakukan pada tanggal 11 – 12 November 2022 di ruangan Internasional Program IAI Tazkia.

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Program Studi Doktor Ilmu Akutansi Universitas Padjajaran, Dr. Hary Suharman, SE., MA., Ak., CA., CSRS., CACP., CIQar. Bapak Dr. Hary Suharman menyampaikan bahwa pesantren merupakan bagian dari Pendidikan sejarah, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Oleh karenanya, peran pondok pesantren tidak hanya memiliki potensi dibidang UMKM saja tapi disektor lainnya. Bapak Dr. Hary Suharman juga menjelaskan bahwa pesantren harus lebih aware terhadap tata kelola dan laporan keuangan pesantren yang nantinya akan mampu menunjukan kompetensi dan profesionalismenya yang mampu memberikan kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Edi Jaenudin, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Barat. Bapak Edi Jaenudin menyampaikan bahwa terkait dengan pelaporan keuangan pesantren, Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia telah menyusun dan merancang terkait dengan pedoman akuntansi pesantren, IAI wilayah Jawa Barat telah melakukan kegiatan juga terkait dengan tata kelola dan pelaporan pesantren serta masjid, hal ini dikarenakan masjid juga menggunakan dana umat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Tata kelola dan pelaporan ini sangat penting karena mengingat bahwa beberapa kasus di pesantren yang mungkin dikarenakan ketidakpahaman mengenai beberapa hal seperti halnya pemisahan asset atau business entity. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP. Ibu Murniati Mukhlisin menyampaikan bahwa banyak pondok pesantren yang sudah dibina oleh Bank Indonesia dan telah menunjukan ekonominya, diharapkan dari sisi tata kelola baik itu internal atau eksternal dapat dibantu oleh para akademisi. Dari segi tata kelola pesantren ada beberapa hal yang masih kurang seperti halnya komitmen dari para pemimpinan, ketersediaan perangkat teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Materi pertama disampaikan oleh Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag selaku Kasubdit Pendidikan Kemenag RI yang membahas mengenai penguatan tata kelola pesantren dari teori ke praktek. Bapak Basnang menyebutkan bahwa ketika Kementerian Agama memprogramkan kemandirian pesantren tantangannya adalah kesulitan antara memisahkan keuangan pribadi pesantren dengan keuangan pribadi Kyai, dikarenakan pesantren berdiri karena pribadi Kyai yang memiliki pengetahuan dan komitmen. Pada tahun 2019, terbit Undang-undang No.18 tentang Pesantren yang mensejajarakan antara pesantren dengan sekolah, madrasah, dll. Di UU No.18 tahun 2019 menjelaskan mengenai fungsi dari pesantren itu sendiri, di mana pesantren memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Kemudian beliau menyampaikan terkait dengan sasaran program kemandirian pesantren di mana tujuannya terwujudnya kemandirian pesantren yang memiliki sumber ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pemateri selanjutnya adalah Munjil Anam, S.E.I yang menyampaikan mengenai kemandirian ekonomi dari pesantren Sidogiri. Di mana beliau menjelaskan mengenai pesantren Sidogiri yang menjadi salah satu pesantren percontohan dalam kemandirian pesantren yang memiliki berbagai macam usaha. Dimana Pesantren Sidogini ini memiliki berbagai macam usaha yaitu di bidang bisnis, sosial, media, dan dakwah. Pesantren Sidogiri ini memiliki ekosistemnya tersendiri yaitu Sidogiri Pandu Utama, Sidogiri Mitra Utama, Sidogiri Mandiri Utama, dan Sidogiri Fintech Utama.

Materi terakhir pada hari pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi, CPA, di mana beliau menyampaikan mengenai Prinsip, Etika, dan Asas dalam Tata Kelola Pesantren. Bapak Wahyudin Zarkasy menyampaikan bahwa tata kelola dalam pesantren memiliki peranan yang penting. Terdapat 4 tata kelola yang memiliki karakteristik yang sama yaitu transparansi, akuntabel, responsible, independen, dan keadilan. Akan tetapi, untuk tata kelola pesantren di tambahkan dengan penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas, dan nirlaba (non-profit organization). Beliau juga menyampaikan bahwa tata kelola ini berarti nilai luhur kehidupan yang mengedepankan sebuah integritas yang bermuara pada etika.

Kemudian, seri webinar ini dilanjutkan pada tanggal 05 November 2022 dengan tema “Pedoman Akuntansi Pesantren dan Pelaporan Perpajakan Pesantren”. Seri webinar kedua ini dimoderatori oleh Bapak Sulhani, M.Ak., SAS yang saat ini berstatus sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran dan Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Syariah IAI Tazkia.

Pedoman akuntansi pesantren merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama Bapak Dr Sigid Eko Pramono, SE Ak, MIBA, CA, penguatan ekonomi syariah di Indonesia salah satunya dimulai dari Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Pada umumnya, pesantren memiliki aliran dana dari iuran pendidikan yang dibayarkan oleh para santri, usaha mandiri pesantren, dan juga wakaf. Pedoman ini dibuat untuk memudahkan pengelolaan asset dan juga transaksi operasional pesantren. Seringkali pesantren menghadapi kesulitan ketika ingin mengetahui mengenai berapa total dana yang diterima, berapa total dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, bahkan berapa jumlah total utang dan piutang yang dimiliki pesantren.

Pedoman Akuntansi Pesantren disusun sebagai hasil kerja sama antara Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2017 dan diperbaharui di tahun 2020. Pada tahun 2018, Bank Indonesia menginisiasi aplikasi SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia). Dr. Sigid Eko Pramono, yang juga selaku inisiator Pedoman Akuntansi Pesantren dan aplikasi SANTRI menambahkan, jika kunci sukses penerapan pedoman ini ada pada pimpinan pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren harus berkomitmen untuk melakukan pemisahan harta yayasan/ pesantren dan harta pimpinan pondok. Tanpa komitmen yang kuat, pelaksanaan penerapan pedoman ini akan sulit dilakukan.

Pemaparan materi kedua disampaikan oleh Bapak Handy Ariestino, S.S.T selaku kepala seksi bimbingan pendaftaran, Kanwil DJP Jawa Barat yang menyampakan mengenai Regulasi Perpajakan Pondok Pesantren. Beliau menyampaikan bahwa pesantren merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk lapor dan bayar apabila terdapat pajak terutang. Pesantren memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak PPh Badan terkait pajak atas penghasilan pesantren dan PPh Pasal 21 terkait dengan pemotongan atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai atau orang lain. Akan tetapi, pesantren tidak memiliki kewajiban pajak atas PPn (pajak pertambahan nilai) terkait jasa pendidikan, hal ini dibebaskan berdasarkan Pasal 16 B UU PPN, dan pesantren juga tidak memiliki kewajiban membayar pajak atas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hal ini dikarenakan digunakan untyk melayani kepentingan umum.

Materi terakhir disampaikan oleh Ibu Tutut Adiningsih, M.Si., BKP selaku kepala pusat perpajakan Institut Agama Islam Tazkia yang membahas mengenai Penyajian SPT Tahunan Atas Laporan Keuangan Pondok Pesantren secara Fiskal. Ibu Tutut Adiningsih menyampaikan bahwa adanya perbedaan prinsip pencatatan antara akuntansi komersil yang biasa digunakan dengan prinsip penyajian laporan keuangan menurut akuntansi pajak (laporan keuangan fiskal). Point utama dari laporan keuangan pesantren adalah bukan sama sekali bebas pajak. Sebuah lembaga akan mendapatkan pengurangan pajak ketika berbentuk Yayasan atau lembaga sejenis yang bersifat nirlaba dan bergerak dibidang Pendidikan, penelitian, dan telah terdaftar oada instansi yang membidangi, jika ada sisa lebih akan bisa dibebaskan dari pengenaan pajak jika memenuhi syarat yang ditentukan dan Yayasan wajib untuk menyajikan laporan penggunaana sisa lebih untuk dilampirkan di SPT tahunan.

Setelah seri webinar selesai pada tanggal 05 November 2022. Maka dilanjutkan dengan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren dengan Software SANTRI yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 November 2022.

Rangkaian pelatihan ini dilaksanakan secara hybrid, di mana bertempat di Ruang Kelas Internasional Institut Agama Islam Tazkia untuk peserta offline dan Zoom meeting untuk peserta online. Trainer pada pelatihan ini adalah Bapak Fori Imam Prasetyo selaku Project Manager dari Software SANTRI PT. Gamatechno didampingi oleh Ibu Dewi Febriani, M.Ak., SAS selaku dosen prodi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Tazkia dan merupakan Mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjdjaran.

Bapak Fori Imam Prasetyo menjelaskan bahwa SANTRI ini merupakan aplikasi yang dikembangkan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren yang dilandaskan pada ISAK 35 dan PSAK 112. Aplikasi SANTRI ini memiliki beberapa fitur utama yaitu pembelian, persediaaan, penjualan, asset depreciation, cash & bank, closing period, report, dan akademik.

Pelatihan ini dimulai dari panduan instalasi aplikasi SANTRI itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan persiapan Yayasan yang meliputi pengaturan Yayasan, pengaturan unit, dan pengaturan cabang. Dilanjutkan dengan persiapan umum yang meliputi pengaturan pegawai, pengaturan grup, pengaturan pengguna, dan pengaturan petugas. Setelah persiapan umum ini ada beberapa hal yang harus diatur kembali. Setelah itu, laporan yang ada pada software SANTRI adalah laporan keuangan (perubahan asset neto, posisi keuangan, dan arus kas), laporan hutang (hutang yang belum dibayarkan dan umur hutang), laporan piutang (piutang yang belum dilunasi dan umur piutang), serta buku besar (daftar jurnal, buku besar rinci, dan neraca saldo). (Melvina)