Miftahul Anwar

Ibnu Khaldun, Pajak, dan Negara

No comments

Fungsi pajak itu adalah untuk keadilan semuanya

Foto Nurizal Ismail

Foto Nurizal Ismail

Oleh: Nurizal Ismail *)

Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Khaldun? Dari Barat sampai ke Timur orang menyebut naman itu. Sejumlah teorinya dalam berbagai bidang keilmuan banyak dikembangkan kaum cerdik cendekia saat ini. Misalnya, Haddad (1977) seorang profesor dari Universitas Sidney mengatakan teori pembangunan ekonomi Adam Smith mempunyai kesamaan dengan pandangan Ibnu Khaldun.

Lainnya, Ekonom dan juga penasihat ekonomi President Amerika Ronald Reagan, Arthur Laffer(1940). Dia berpendapat, teori kurva laffernya adalah hasil pengembangan pemikiran pajak Ibnu Khaldun.

Hal ini kemudian didukung Reagan sebagaimana yang ia sampaikan di New York Times pada 2 Oktober 1981, bahwa Ibnu Khaldun mendalilkan, “Pada awal dinasti, pendapatan pajak besar diperoleh dari penilaian kecil. Kemudian pada akhir dinasti, pendapatan pajak kecil diperoleh dari penilaian besar.”

Fakta yang ditampilkan Gwartneh (2006) menarik untuk dikaji. Judulnya Supply-Side Economics. Di dalamnya ada penjelasan, selama 1980-an kebijakan pemotongan pajak telah dilakukan oleh presiden Reagan yang dikenal dengan Reagonomik.

Undang-undang pajak yang disahkan pada 1981 dan 1986  telah mengurangi tarif pajak penghasilan federal Amerika dari 70 persen menjadi sekitar 33 persen. Bagi performa AS, hal ini berdampaknya terhadap ekonomi selama tahun  tersebut sehingga menjadi sangat mengesankan. Tingkat pertumbuhan GNP riil berakselerasi dari tingkat yang lamban di tahun 1970-an, hingga pertumbuhan ekonomi AS melebihi industri negara industri lainnya kecuali Jepang.

Di tahun ini, isu yang sama muncul pada debat pilpres 2019 yang pertama. Ketika itu paslon No 02 mengangkat isu menaikkan pajak rasio sampai 16 persen. Tetapi terlihat paradoks, karena tujuan peningkatan rasio pajak untuk menghilangkan terjadinya praktik korupsi.

Asumsinya, ketika pendapatan pajak naik, maka dapat meningkatkan gaji para penegak hukum di Indonesia, sehingga tidak akan korupsi. Padahal fungsi pajak itu adalah untuk keadilan semuanya. Drajad Wibowo, sebagaimana diberitakan Republika menyampaikan, pasangan Prabowo-Sandi akan menggunakan gagasan Ibnu Khaldun untuk rasio pajak. Bagaimana gagasan Ibnu Khaldun tentang peningkatan pajak rasio ini?

Nama sebenarnya adalah Abu Zayd Abdur Rahman Ibn Khaldun (732-808/1332-1406). Dia dikenal sebagai sejarawan, politisi, diplomat, dan filusuf sosial yang dilahirkan di Tunisia. Toynbee (1935) menganggap karyanya yang brilian ‘Muqaddimah’ (Pengantar Sejarah) sebagai pencapaian paling agung dan intelektual di abad pertengahan. Di dalamnya terdapat perbendaharaan banyak ilmu, seperti sejarah, psikologi, sosiologi, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan lainnya.

Konsep pajak Ibnu Khaldun bermula dari penjelasannya tentang  bangkit dan runtuhnya sebuah dinasti, yang terdiri dari lima tahapan: 1) penaklukan dan kesuksesan, 2) stabilitas dan meninggikan diri sendiri, 3) ekspansi ekonomi dan kenikmatan hasil pembangunan, 4) kepuasan dan kompromi, dan 5) berlebih-lebihan, pemborosan, dan dekadensi. Pada tiap-tiap tahapan struktur pajak dan pengeluaran pemerintah memainkan peranan yang sangat penting, sehingga sangat penting membahas tahapan-tahapan tersebut barulah kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan peningkatan pajak rasio menurutnya.

Pada tahapan awal, dinasti memiliki kualitas yang baik pada masyarakatnya, merencanakan pengeluaran yang moderat, dan menghormati kekayaan orang lain. Saat itu dinasti menjauhi pajak yang berat. Pada tahap kedua, penguasa memperoleh kekuasaan penuh atas rakyatnya, mengklaim seluruh otoritas untuk dirinya sendiri, mengecualikan mereka, dan mencegah dari mencoba mengambil bagian di dalamnya. Saat itu adalah tahap stabilisasi dan konsolidasi kekuatan, semakin memperkuat perasaan kelompok dan memberi penghargaan kepada para pendukungnya melalui pengeluaran yang baik.

Pada tahap ketiga merupakan kemakmuran ekonomi dan kenikmatan yang diperoleh pemerintah. Sehingga perhatiannya banyak difokuskan pada pengumpulan pajak, administrasi penerimaan dan pengeluaran publik. Pengembangan kota, pembangunan gedung-gedung besar, peningkatan tunjangan pejabat, dan masyarakat umum menarik perhatian.

Beban pengeluaran mewah dan perpajakan meningkat meskipun ketenangan dan kepuasan terjadi. Tahap ini adalah saat terakhir penguasa berada dalam otoritas penuh. Pada tahap keempat, penguasa puas dengan apa yang telah dibangun oleh para pendahulunya: Ia membatasi aktivitasnya, mengikuti jejak mereka dengan cermat. Ia tidak mengambil inisiatif sendiri. Ekspansi kekuatan politik-ekonomi terhenti dan terjadilah semacam stagnasi.

Pada tahap kelima, penguasa menikmati kemewahan, menjalani kehidupan yang sangat mewah, membuang-buang sumber daya yang terakumulasi oleh aturan sebelumnya. Aparat yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat dipercayakan untuk melakukan hal-hal terpenting dari negara. Orang-orang pengadilan yang menganggur dihargai, dan kritikus yang tulus dihina dan dihukum. Penguasa kehilangan semua jenis simpati dan perasaan kelompok.

Pada tahap ini pajak meningkat. Sementara pendapatan menurun. Ekonomi hancur dan sistem sosial terganggu. Pemerintah menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan kejatuhannya. Kemudian diambil alih oleh dinasti baru, didukung oleh perasaan kelompok yang kuat dan kohesi sosial.

Tahapan yang ditampilkan Ibn Khaldun ini mungkin sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada tahapan kelima. Inilah yang akhirnya mengakibatkan banyak rakyat menginginkan pemerintahan baru, yang akhirnya mungkin akan kembali kepada siklus pertama dalam teori Ibnu Khaldun.

Beliau menggambarkan harta itu saling memerlukan antara rakyat (al-raiyyah) dan penguasa (as-Sulthan); Jika penguasa menahannya, maka kekuasaan pada rakyat akan hilang. Sehingga, tahapan-tahapan dalam posisi puncak kegemilangan harus memerhatikan kemaslahatan masyarakatnya dengan mengelola keuangan negara sebaik mungkin.

Inti dari teori perpajakan Ibn Khaldun yaitu untuk menurunkan pembebanan pajak atas jumlah individu-individu yang mampu melakukan aktivitas usaha atau bisnis. Karena dengan cara ini, mereka mendorong perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan pendapatan bagi pemerintah.

Alasannya berdasarkan konsep zakat yang disyariatkan oleh Islam yang rate-nya sangat kecil, tetapi memilki kemaslhatan yang besar buat masyarakat. Tampaknya Ibnu Khaldun sepenuhnya memahami tarif dan pendapatan pajak adalah dua hal yang berbeda.

Tarif pajak yang tinggi bukanlah jaminan bahwa hal itu akan memaksimalkan pendapatan pajak. Sebaliknya itu akan menunjukkan pendapatan yang menurun setelah tahap tertentu. Karena tarif pajak yang lebih tinggi menghambat upaya kerja masyarakat. Itu juga mendorong mereka untuk menyiasati, bahkan menghindari pajak. Dampaknya, bukan meningkat, pendapatan pajak justru akan menyusut.

Sistem perpajakan yang sehat yaitu dengan tidak meminta lebih dari yang bisa ditoleransi. Tidak terlalu banyak membebankan biaya kepada siapa pun. Kemudian  negara memperlakukan semua orang dengan adil. Ini membuat negara lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan, menurut Ibnu Khaldun, anggaran pemerintah mungkin terjadi surplus, seimbang, atau defisit tergantung pada tingkat pembangunan dan komposisi pengeluarannya. Karenanya tarif pajak akan rendah, sedang, atau berlebihan.  Semuanya itu dikembalikan kepada pemerintah yang berkuasa mau dikemanakan arah sistem dan kebijakan pajaknya. Gagasan Ibnu Khaldun ini bisa kita ambil sebagai ibrah  dalam pengelolaan perpajakan Indonesia.

*) Direktur Pusat Studi Kitab Klasik Islami STEI Tazkia dan Peneliti ISEFID

Arikel ini telah dimuat di Republika Online

Miftahul AnwarIbnu Khaldun, Pajak, dan Negara
read more

Saham Syariah Masih Belum Syariah

No comments

Kategori saham syariah yang digunakan oleh Jakarta Islamic Index (JII) dianggap masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini terjadi karena, pemberian toleransi maksimal 10% pendapatan non halal dari total pendapatan sudah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung di JII. Namun, masih ada hal lainnya yang perlu dipertanyakan. “Beban bunga pada perusahaan dan perusahaan yang menjadi tempat investasi perusahaan JII juga perlu dibatasi sebagai persyaratan saham berbasis syariah”, kata Dosen, Program Studi Akuntansi Islam, Grandis Imama Hendra, MSc.Acc.

Hal lainnya, menurut Grandis, ada pendapatan dari sumber non halal (bunga) yang tidak disebutkan dalam pengungkapan laporan keuangan. Selain itu, perlakuan dana non halal tidak sesuai dengan PSAK syariah yang menjadi acuan entitas yang berbasis syariah. “Penerimaan dana non halal bercampur dengan pendapatan utama, seharusnya pendapatan tersebut dilaporkan dalam laporan dana kebajikan”, kata Grandis menyimpulkan.

Analisa Grandis ini disampaikan pada Monday Forum STEI Tazkia, Senin, (7/1) di International Class, Lantai 3, kampus Tazkia, Sentul, City, Bogor.  Dalam kajian pekanan ini, Grandis mendapat kesempatan mempresentasikan penelitiannya berjudul, “Risiko Syariah dan Risiko Pelaporan: Tantangan Perusahaan Efek Syariah”.

Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan, pertama, bagaimana risiko syariah yang dihadapi oleh perusahaan yang terdaftar pada efek syariah. Kedua, bagaimana risiko pelaporan yang dihadapi oleh perusahaan yang terdaftar pada efek syariah?

Mengukur Kualitas Layanan Perbankan Syariah
Selain Grandis, peneliti STEI Tazkia lainnya yang menjadi narasumber pada Monday Forum kali ini adalah Afif Zaerofi, MM.  Afif membawakan proposal penelitian berjudul “Service Quality and Satisfaction Relationship Model in Sharia Banking: Evidence from Indonesia”.

Penelitian yang akan dilakukan Afif adalah untuk mengajukan dan memvalidasi ukuran kualitas layanan dalam konteks perbankan syariah Indonesia. Dari antaranya adalah, mendeskripsikan persepsi nasabah, kualitas fisik, kualitas proses, kualitas interaksi, dan kualitas teknologi perbankan syariah.

Termasuk, penelitian, apakah dimensi syariah berimbas secara signifikam terhadap kepuasan nasabah? Apakah kualitas teknologi perbankan syariah berimbas signifikan terhadap kepuasan nasabah?

Saksikan Live Streamingnya di Youtube Channel, Tazkia TV di bawah ini:

Monday Forum, adalah wahana olah pikiran rutin yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LLPM), STEI Tazkia. Monday Forum terbuka untuk umum, baik bagi pemateri ataupun audiensnya. Di Monday Forum pemateri, yang umumnya adalah para dosen Tazkia, diberi kesempatan memaparkan hasil penelitiannya atau proposal penelitiannya kepada audiens. Layaknya sebuah diskusi, Audiens pun memiliki kesempatan menanggapi paparan dari pemateri.

Diadakan tiap pekan, pada Senin pagi pukul 9.30-11.30 WIB, Monday Forum telah menjadi ajang para akademisi Kampus Tazkia untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Ajang ini juga bisa digunakan untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti konferensi internasional.

Unduh materi Monday Forum 7 Januari 2019 di sini. Materi terdiri dari:

  1. “Risiko Syariah dan Risiko Pelaporan: Tantangan Perusahaan Efek Syariah”,  Grandis Imama Hendra, MSc.Acc.
  2. “Service Quality and Satisfaction Relationship Model in Sharia Banking: Evidence from Indonesia”, Afif Zaerofi.MM

Untuk mengunduh materi ini, mohon sedikit data Anda. Materi berbentuk PDF dan dikumpulkan dalam satu berkas terkompresi .zip dengan besaran berkas 2,3 MB.  Berkas terkompresi akan segera terunduh di perambah Anda setelah menekan “Download”.

Miftahul AnwarSaham Syariah Masih Belum Syariah
read more

Tazkia Tandatangani Kerjasama Dengan Bahrain Istitute of Banking and Finance

No comments

 

Bahrain Institute of Banking and Finance adalah lembaga di bawah Central Bank of Bahrain yang didirikan 38 tahun yang lalu.

Lembaga ini menawarkan 400 lebih jenis sertifikasi dan program pelatihan untuk mahasiswa dan profesional yang fokus di lembaga perbankan dan keuangan. BIBF juga bekerjasama dengan kampus-kampus terkemuka yang menawarkan program S1 dan S2. Kampus yang telah menjalankan kerjasamanya antara lain adalah University of Bangor dan University of London, UK.

Mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus tersebut hanya membayar sekitar BD 12,000 selama 3 tahun studi dengan memakai tempat kuliah di BIBF, Bahrain. Hal ini cukup hemat dibandingkan kalau harus ke Inggris dengan biaya yang bisa mencapai lebih dari 3 kali lipat. Setelah selesai studi, mahasiswa program ini akan dapat mengikuti wisuda di Inggris dan menerima ijazah dari kampus di Inggris.

Murniati Mukhlisin, Ketua STEI Tazkia dan Ahmed A. Hameed A. Ghani A-Shaikh sebagai Direktur BIBF pada tanggal 2 Januari yang lalu telah menandatangani memorandum kerjasama yang bertempat di Manama, ibukota Bahrain. Harapannya setelah penandatangan memorandum kerjasama ini, BIBF dan Tazkia dapat menjalankan program yang sama di Manama, Bahrain dan Bogor, Indonesia.

Murniati saat diwawancara mengatakan bahwa kerjasama dengan Bahrain sebagai negara Gulf Cooperation Council ini sangat strategis dimana keuangan syariah tumbuh pesat. Menurut Global Islamic Finance Report (GIFR) 2018, Bahrain sendiri menduduki peringkat sepuluh besar bersama-sama dengan negara teluk lainnya seperti Saudi Arabia, UAE, Qatar dan Kuwait. Dari peringkat ranking yang sama Indonesia menduduki posisi keenam pada tahun 2018 dengan jumlah aset senilai 81,8 juta dolar AS.

Dengan menambah wawasan global dan sertifikasi asal negara Teluk ini, alumni Tazkia dapat nantinya bersaing di level internasional.

Kebutuhan SDM perbankan dan keuangan syariah masih tumbuh sesuai dengan proyeksi aset keuangan syariah global yang saat ini berjumlah lebih dari 2,4 trilyun dolar AS diharapkan tumbuh menjadi 3,8 trilyun dolar AS pada tahun 2022 mendatang.

Hardiyono Kurniawan selaku First Secreta Economic Section/Head of Chancery KBRI Manama yang turut menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut mengatakan bahwa Bahrain adalah salah satu negara yang paling banyak mendukung perkembangan keuangan syariah. Hal ini ditandai dengan telah didirikannya organisasi – organisasi arsitektur keuangan syariah seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Council for Islamic Banks and Institutions (CIBAFI). Kerjasama tersebut turut disaksikan juga oleh Sutan Emir Hidayat selaku Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang juga dosen di University College of Bahrain. Emir yang sudah cukup lama di Bahrain ini akan berkhidmat di tanah air kendati baru saja dilantik menjadi Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah – Komite Nasional Keuangan Syariah Republik Indonesia.

Turut hadir Luqyan Tamanni dosen STEI Tazkia yang saat ini sedang menjadi dosen terbang di University of Bangor, UK dan BIBF, Alfatih Gessan Pananjung selaku Business Development Manager, Amal A. Talal Al Sorani Head of Marketing and Corporate Communication, dan Ahmad As’ad selaku Principal Lecturer Islamic Finance Centre, BIBF.

 

 

Miftahul AnwarTazkia Tandatangani Kerjasama Dengan Bahrain Istitute of Banking and Finance
read more

Monday Forum Tazkia, “Kajian Produk Perbankan Syariah (Sharia Restricted Intermediary Account)”

No comments


Tepat pada hari Senin, 31 Desember 2018, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Tazkia menyelenggarakan Monday forum dengan agenda pemaparan kajian produk perbankan syariah dengan judul “Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)”. Kajian ini adalah hasil kerjasama penelitian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimulai sejak bulan Mei 2018 dan selesai pada Desember 2018. Kajian tersebut sebelumnya sudah dipresentasikan dalam kegiatan Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah OJK.

Penelitian produk perbankan syariah tersebut dilakukan melalui 544 responden. Dari seluruh responden tersebut dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa produk perbankan syariah, diantaranya 1.) One to One – Mudharabah Muqayyadah ; 2.) One to One – Ijarah ; 3.) One to One – Murabahah ;  4.) One to Many,Many to Many, Many to One – Mudharabah Muqayyadah ; 5.) Many to Many, Many to One – Musyarakah.

Dalam kajian produk perbankan syariah ini, peneliti juga membahas alternatif optimalisasi pelaksanaan produk dengan melibatkan peran teknologi. Penerapan teknologi yang dapat digunakan dalam produk ini, antara lain : Shadow Investment Banking, Outsourcing Platform, Individual Development Platform, Consortium Development Platform. (Rizal N.F)

* Pembicara : Ries Wulandari, M.Si ; Yaser Taufik Syamlan, CIFP., M.E ; Aminah Nuriyah, S.E.I., M.E. ; Neti Dewi Hartati, M.E.Sy.

Miftahul AnwarMonday Forum Tazkia, “Kajian Produk Perbankan Syariah (Sharia Restricted Intermediary Account)”
read more

Research Outlook 2019 dan Diseminasi Penelitian Pengabdian Masyarakat

No comments

Senin, 31 Desember 2018 / 24 Rabiul Akhir 1440 H

Pembicara : Andang Heryahya, M.Pd., M.Pd.I. ; Dr. Mukhamad Yasid ; Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc.

Pada penghujung akhir tahun ini, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat mengadakan kegiatan seminar “Research Outlook dan Diseminasi Penelitian dan Pengabdian Masayarakat STEI Tazkia”. Kegiatan ini dilaksanakan guna memprediksi peta penelitian bagi para akademisi pada tahun 2019 mendatang.

Pada kesempatan pertama, materi disampaikan oleh Bapak Andang Heryahya selaku Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik. Beliau memaparkan terkait pentingnya pendidikan ekonomi di Masyarakat, Menurut beliau prediksi penelitian ini penting dilaksanakan bagi para akademisi, agar mereka mendapat gambaran atas apa yang perlu dipelajari di masa yang akan datang. Beliau menerangkan bahwasanya jurnal penelitian terkait “pendidikan ekonomi” di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti, US, UK, India, Australia. Dari hasil tersebut, beliau menyarankan agar para akademisi Ekonomi Islam dapat melihat bahwasanya masih terbuka peluang bagi peneliti baru untuk berperan dalam penelitian yang memiliki dampak ke masyarakat langsung, contohnya literasi keuangan masyarakat, kemiskinan dan pengelolalaan sumber daya, perilaku hidup sehat dan tanggung jawab, Ekonomi pendidikan dan Gizi buruk.

Pembicara kedua yakni oleh Dr. Mukhamad Yasid selaku direktur pasca sarjana STEI Tazkia. Dalam pemaparan beliau, dikatakan bahwa fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi harus dilakukan secara sistematis, terus menerus, dan berkesinambungan, dalam hal ini STEI Tazkia memiliki dua fungsi dalam bidang riset, yakni Riset dasar dan Riset Terapan. Beliau menerangkan pentingnya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam setiap tahapan riset. Hal itu berhubungan untuk pembelajaran dalam memperkuat antara hukum-hukum logika dan empiris dengan wahyu/kalam ilahi,  meneladani Rasulullah dalam memadkan wahyu dan empiris, menguji teori-teori ekonomi modern dan praktik dengan Qur’an, Hadits, Pengalaman Sahabat, dan Tabi’in, menjadikan maqashid Syariah sebagai acuan dalam merumuskan tujuan organisasi, menyeimbangkan kesuksesan di dunia dan akhirat.

Pada sesi terakhir, diisi oleh Dr.Murniati Mukhlisin, M.Acc. Beliau menerangkan terkait pengaruh politik pada penelitian dan pengembangan Ekonomi Islam baik di dalam negeri maupun lingkup global. Menurut beliau penting bagi para akademisi untuk mengetahui kondisi global agar dapat mendapatkan penelitian yang bagus. Beliau juga mengatakan bahwa penelitian Ekonomi Islam di Indonesia masih sedikit dikrenakan rendahnya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Menurut Global Islamic Finance Development Indicator  (IFDI) 2018, Indonesia masih di peringkat 10, kalah dibanding dengan Malaysia yang diperingkat 1 dalam pengembangan Islamic Finance Market. Pengaruh dari Global seperti kebijakan Presiden Trump juga mempengaruhi akan perkembangan ekonomi Islam di dunia. Di Indonesia sendiri, Kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo antara lain mendirikan KNKS, Bank Wakaf Mikro, serta Ekonomi Pesantren. Menurut Ibu Murniati, arah penelitian 2019 mendatang akan berhubungan dengan Sustainable Development Goals dan Maqashid Syariah, beliau juga merekomendasikan riset dalam hal bisnis Financial Technology ; dari sisi akad, syarat, rukun, hukum, pajak, akuntansi serta audit, serta prospek dan tantangan (termasuk dampak sosial dan budaya) baik dalam survey pengguna maupun kasus antar negara.

Miftahul AnwarResearch Outlook 2019 dan Diseminasi Penelitian Pengabdian Masyarakat
read more

Gubernur Terpilih Riau Gandeng Tazkia Majukan Riau dengan Syariah

No comments

Hari ini telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kampus STEI Tazkia yang diwakili oleh Murniati Mukhlisin sebagai Ketua dengan Kabupaten Siak mengenai Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diwakili oleh Bupati Siak Indrapura. Turut hadir Muhammad Syafii Antonio dan segenap pimpinan unit – unit Tazkia dan Ketua BAZNAS Siak, Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Siak serta jajaran Kepala Dinas kabupaten setempat.

Ruang lingkup kerjasama ini adalah untuk pengiriman putra – putri daerah untuk belajar menghafal Qur’an dan kemandirian berbisnis. Program Diploma dan S1 Hafidzpreneur yang telah digagas sejak tahun 2016 itu sangat menarik perhatian Bupati Siak sekaligus Gubernur Terpilih, Syamsuar.

Syamsuar mengatakan bahwa dia mentargetkan minimal ada 1000 putra – putri daerah yang hafal Qur’an selama masa jabatannya sebagai Gubernur Riau. Para penghafal Qur’an ini diharapkan juga mahir di bidang lain seperti sains, teknologi dan ekonomi. Untuk tahap awal, Tazkia diberi amanah untuk mendidik 100 putra – putri daerah asal Siak mulai awal tahun 2019 atas beasiswa BAZNAS Siak, Bumi Siak Pusako dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak. Kelak program ini akan dibawa ke level provinsi.

Kerjasama kedua, Kampus Tazkia bersama Baitut Tamkin Tazkia Madani (BTTM) Tazkia diharapkan dapat membantu membentuk program pemberdayaan ekonomi rumah tangga syariah sebagai program pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Siak. Saat ini angka kemiskinan di sana adalah 5.4 persen yang akan terus diturunkan dengan salah satunya maksimalisasi penyaluran dana zakat, infaq, sedekah yang bersifat produktif dan kemandirian.

Menurut Bupati, sejak 10 tahun terakhir telah terjadi kenaikan pungutan zakat di Kabupaten Siak yaitu dari semula sekitar 400 juta menjadi 13.5 milyar per tahun setelah diwajibkannya pungutan zakat dari berbagai jenis seperti penghasilan dan pertanian di sana.

Kerjasama ketiga, Kampus Tazkia bersama – sama unit Tazkia lainnya yaitu Tazkia Consulting akan mendampingi pembuatan kajian rencana konversi Bank Riau dan Kepri Riau menjadi penuh syariah. Kajian spin-off (berpisah unit syariah dari induknya) sudah dilakukan namun Gubernur terpilih memilih sekaligus mendapat dukungan lebih kuat untuk menjalankan konversi penuh syariah bukan spin-off.

“Bupati mengharapkan dengan menerapkan konsep syariah dan Qur’an dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, Kabupaten Siak dan Riau pada umumnya akan meraih keberkahan dan mengembalikan kejayaan Kerajaan Siak Indrapura” ujar Arif Sumandar, Staf Hubungan Masyarakat STEI Tazkia dari Siak Seri Indrapura, Riau.

Miftahul AnwarGubernur Terpilih Riau Gandeng Tazkia Majukan Riau dengan Syariah
read more

Bupati Siak Gandeng Kampus Tazkia Guna Kembangkan Ekonomi Syariah

1 comment

Siak, Jumat 28 Des 2018

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan bisnis syariah, Bupati Syamsuar sebagai orang nomor satu di pemerintahan kabupaten Siak menandatangi Nota Kesepahaman (MoU) dengan kampus Tazkia yang di komandani oleh Dr. Murniati Mukhlisin selaku ketua STEI Tazkia. MoU ini disaksikan langsung oleh pakar Ekonomi Islam M Syafii Antonio selaku pimpinan Tazkia Grup dan seluruh pimpinan SKPD terkait.

Dalam sambutannya, Syamsuar menyatakan bahw dahulu Siak merupakan kerajaan Islam yang besar dan maju yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua lini termasuk ekonomi. Kesultanan Siak terletak di semenanjung Melayu yang terakhir kali dipimpin oleh Sutan Kasim II sebelum dilebur menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk merebut kemerdekaan sultan rela menyumbangkan seluruh hartanya untuk perang melawan penjajahan.

“Kami ingin jaya dan berkah dengan ekonomi syariah seperti kejayaan dulu kesultanan Siak, untuk itulah kami gandeng kampus Tazkia sebagai pelopor ekonomi syariah”, ujar Pak Bupati.

Sementara Syafii Antonio, menyatakan bahwa untuk mendapatkan keberkahan di bumi Siak Riau ini diperlukan dua syarat yaitu keiman dan ketaqwaan para penduduk warga kabupaten Siak saat ini sembari menyitir ayat 96 surah Al – A’raf, “seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa maka niscaya Allah SWT akan turunkan berbagai keberkahan dari atas langit dan dari perut bumi”.

“Bisa jadi banyaknya masalah yang terjadi di negeri ini termasuk bertubi-tubinya bencana yang melanda karena abainya umat ini terhadap perintah syariah senada dengan penutup ayat ini”, ujar Antonio.

Kerjasama Pemda kabupaten Siak dengan Tazkia meliputi konversi bank syariah, pemberdayaan ekonomi, pengembangan SDM daerah dan pengiriman putra putri daerah dalam program Beasiswa Ekonomi Syariah Tazkia (BEST) 2019. (mif)

Miftahul AnwarBupati Siak Gandeng Kampus Tazkia Guna Kembangkan Ekonomi Syariah
read more

Sharing Penulisan Kreatif Bersama Penulis Buku Sang Pencerah

No comments
Pada tanggal 22 Desember 2018 STEI Tazkia mengadakan acara sharing penulisan kreatif bersama Akmal Nasery Basral, penulis 14 buku, 3 diantaranya telah difilmkan, yaitu Batas, Nagabonar Jadi 2 dan Sang Pencerah. Acara ini dilaksanakan di ruang 3.1, Kampus STEI Tazkia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sharing kepenulisan sekaligus bedah buku terbaru beliau, Dilarang Bercanda dengan Kenangan.
Acara ini terbuka untuk umum, para peserta yang datangpun beragam dari berbagai latar belakang; STEI Tazkia, IPB, Asy-Syafi’iyah dan lain-lain.
Dengan adanya acara ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk dapat berkarya dan berdakwah melalui media karya tulis.
Kalau engkau bukan raja, maka menulislah.
Dengan tulisan, engkau telah memperpanjang umur.

Miftahul AnwarSharing Penulisan Kreatif Bersama Penulis Buku Sang Pencerah
read more

Roadmap KNKS, Berkah untuk Ekonomi Syariah

No comments

Dalam webinar yang diadakan BRI Corporate University, pakar ekonomi syariah ini menilai, roadmap Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam webinar berjudul “Peran Islamic Finance dalam Menunjang Perekonomian Indonesia”, ketua STEI Tazkia mengabarkan, peta jalan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebenarnya sudah diterbitkan, namun belum bisa diakses oleh publik. Dalam peta jalan tersebut, di antaranya disebutkan, keuangan syariah diharapkan lebih bisa bersinergi dengan industri halal seperti makanan dan wisata halal.

Webinar kali ini diisi oleh, Ketua STEI Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin M.Acc sebagai pembiaya kunci. Dibuka oleh Asisten Deputi Manajemen SDM Eksekutif Kementerian BUMN, Imam Bustomi, dan sebagai tuan rumah adalah CLO BRI Corporate University, Retno Wahyuni Wijayanti dan CLO B & FS BUMN Corporate University, Lugiyem.

konomi syariah sejalan dengan SDG. Kalau melihat kepada maqasid syariah (tujuan syariah), program sustainable development goal (SDG’s) sejatinya sejalan dengan maqasid syariah. Misalnya, dalam pengembangan keuangan syariah, harus memikirkan kebermanfaatannya untuk pendidikan manusianya, atau hisbun nafs. “Juga dengan harta, bagaimana melindungi aset, rumah, harta, itu di hisbun al maal”, kata Murniati menjelaskan.

Namun, perkembangan keuangan syariah juga menghadapi tantangan. Salah satunya perlambatan, pertanyaan dari pemirsa webinar tentang melambatnya pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Dijawab oleh Murniati, kurang komprehensifnya sosialisasi menjadi penyebabnya. Belum ada sosialisasi ekonomi syariah yang lengkap. Padahal, hampir 24 jam kita berurusan dengan masalah ekonomi, dan yang namanya ekonomi harusnya dijalankan secara syariah. “kita harus taklukan godaan iblis dengan ekonomi syariah, karena sudah dikatakan dalam kitab suci, iblis akan terus menggoda manusia, dengan dari harta dan anak”, kata Murniati menjelaskan.

Untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah, sebenarnya, Pemerintah telah memiliki roadmap. Ada beberapa roadmap yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga yang sudah diluncurkan di ISEF kemarin, roadmap-nya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

“Ini menjadi keseriusan dari pemerintah kita. Dengan adanya roadmap, menjadi lebih jelas arah pengembangannya dan akan ada perangkat di dalam KNKS. Dalam roadmap itu dari tahun ke sudah ada ukuran pencapaiannya yang diiginkan. Keuangan syariah adalah salah satu dari industri halal. Kita malu, kita mayoritas Muslim, tapi bukan pemain utama keuangan syariah, masih banyak negara non Muslim yang menjadi pemain utama”, kata Murniati menjelaskan.

Ke depan, menurutnya penting juga untul menjadikan industri keuangan syariah bisa membantu pengembangan industri makanan halal dan wisata.

Miftahul AnwarRoadmap KNKS, Berkah untuk Ekonomi Syariah
read more

Bank Syariah Diharapkan Memiliki Corporate University

No comments

Kementerian BUMN menilai, sebaiknya lembaga keuangan syariah yang masih menjadi anak perusahaan BUMN, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan membangun Corporate University.

Sudah 26 tahun ekonomi syariah berkembang di Indonesia. Diawali , sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) pertama kali berdiri. Sudah sejauh mana perkembangannya? Dan terutama apa kontribusinya kepada perekonomian Indonesia? Inilah topik webinar BRI Corporate University hari ini, Kamis (20/12), yaitu “Peran Islamic Finance dalam Menunjang Perekonomian Indonesia”.

Webinar kali ini diisi oleh, Ketua STEI Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin M.Acc sebagai pembiaya kunci. Dibuka oleh Asisten Deputi Manajemen SDM Eksekutif Kementerian BUMN, Imam Bustomi, dan sebagai tuan rumah adalah CLO BRI Corporate University, Retno Wahyuni Wijayanti dan CLO B & FS BUMN Corporate University, Lugiyem.

Dari sisi pemerintah Imam Bustomi mengatakan, Kementerian BUMN masih dalam roadmapnya, menjadikan BUMN-BUMN Indonesia pemain global. Karena itu, holding di tiap sektor sejenis harus dibentuk. “Karena syariah selama ini menjadi anak perusahaan, pembinaan memang ada di induknya. Misalnnya BRI Syariah itu ada di Bank BRI dan BSM ada di Bank Mandiri. Usulannya menjadi menarik apakah Kementerian BUMN akan mendorong, kami juga ingin mempertemukan semua pelaku tadi, BSM, BRIS, BTN Syariah, BNI Syariah, dan asuransi syariah yang semuanya masih menjadi anak perusahaan dari BUMN, untuk bersama-sama mendorong perkembangannya, seperti apa”, kata Imam menjelaskan.

Dari sisi pengembangan SDM, Imam menjelaskan pihaknya juga menginginkan upaya pengembangan SDM harusnya terintegrasi dan semua pihak ada. “Sekarang ini yang kita lakukan, kita mau membangun corporate university yang selama ini hanya dimiliki oleh Bank Konvensional. Kami juga ingin mendorong mendorong pembelajaran khusus yang syariah untuk memiliki sendiri, saya telah mendorong BSM, BRI Syariah untuk membangung corporate university, khusus untuk yang syariah”, kata Imam lagi.

Sementara kini banyak pakar bicara tentang industri 4.0, mungkin pekerjaan manusia akan mulai banyak diganti oleh robot. Tapi, yang tidak bisa diganti adalah ahli syarioah. Oleh karena itu, menurut Murniati Mukhlisin, ketika kita membangun menuju industri 4.0, kita jangan melupakan yang syariah-syariah ini. “Saya berharap yang tadi disampaikan pak Imam, kalau bisa BUMN lebih serus menggarap syariah”, kata Murniati berharap.

Ia menambahkan, mengutip keterangan pendiri STEI Tazkia, Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec di Surabaya, dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 pada 11-15 Desember 2018. Syafii Antonio berharap, suatu saat saat, Bank Indonesia (BI) akan bernama Bank Indonesia Syariah. Di saat itu, “Akan ada divisi konvensional dari Bank Indonesia Syariah tersebut. Apakah tidak mungkin? Wallahuallam, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi Allah”, kata Murniati mengutip Syafii Antonio.

Miftahul AnwarBank Syariah Diharapkan Memiliki Corporate University
read more