Berita Terbaru

Pinjaman Online Makan Korban, Saatnya Menerapkan Ekonomi Syariah!

No comments

Di belum lengkapnya regulasi pinjaman online (pinjol) yang dilakukan oleh perusahaan Financial Technology (Fintech), peluang bermain bagi pinjol terbuka, termasuk memakan korban, akibat ribanya.

Baru-baru ini publik dikagetkan oleh berita seputar pinjaman online yang terus memakan korban. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, seorang Ibu berinisial L (40) di Jakarta sampai mencoba bunuh diri setelah tak sanggup membayar cicilannya ke pinjol dari sebuah Fintech.

Bukan hanya Ibu L yang menanggung bunga hingga 67%, nasabah pinjol lain bahkan diancam dan dilecehkan karena tidak sanggup membayar cicilannya di sebuah Fintech.

Mulai dari kasus kekerasan fisik psikis hingga bunuh diri, kasus jeratan pinjol terus meningkat. Menurut data Lembaga Batuan Hukum (LBH) Jakarta, hingga saat ini sudah ada 283 korban dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah yang mengadukan keluhan terhadap berbagai aplikasi Fintech. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengamat Ekonomi Syariah yang juga Kepala Program Studi Manajemen Binsis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Tuba Jazil, M.Fin, banyak pinjaman online yang tak ubahnya rentenir digital. Dan, sebenarnya, tidak perlu menunggu kasus besar hingga transaksi pinjaman online berbasis riba ini baru disoroti.

Karena menurutnya, larangan riba baik dari Alquran maupun Injil sudah cukup menjadi dasar untuk melarang praktik pinjaman ribawi. Apalagi jika berkembang melalui online, karena riba membawa kezaliman. “Pinjaman Online berbasis riba ini adalah kezaliman yang nyata, maka haruslah dijauhi, agar Allah SWT melindungi kita dari adzab-Nya.”

Dalam kenyataannya, belum ada regulasi soal pembatasan bunga/ marjin pinjaman dan apakah boleh menggunakan debt collector dalam penagihan. Regulator baru mendata legalitas Fintech. Per September lalu, Satgas Waspada Investasi menemukan sekitar 227 fintech ilegal yang menjalankan bisnis P2P lending. Lebih dari separuhnya berasal dari China dan sebagian lainnya berasal dari Indonesia dan Eropa Timur.

Pengamat dari Pusat Kajian Fintech Syariah STEI Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin M.Acc, merekomendasikan urjensinya riset bisnis Fintech. Riset mencakup, “Dampaknya terhadap sisi akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi, dan audit”, kata Murniati. Termasuk, tambahnya riset mengenai prospek dan tantangan termasuk dampak sosial dan budaya. Riset terakhir ini perlu dipertajam dengan mengadakann survei pengguna atau perbandingan kasus antarnegara.

Fintech Syariah

Murniati pun menyinggung bedanya Fintech konvensional dengan syariah. Hal ini perlu untuk menunjukkan bahwa Fintech syariah sejatinya lebih berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan Fintech syariah, menurut Murniati, setiap pelaku Fintech syariah harus memahami dan memastikan bisnisnya tidak melanggar hukum positif dan hukum islam. Untuk itu, Fintech syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), menerapkan akuntansi yang benar yaitu dengan mematuhi PSAK Syariah, dan tentunya ada audit syariah secara berkala.

“Tata Kelola, menjadi sangat penting. Di situ ada Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness, disingkat TARIF. Selain itu Fintech syariah juga harus menerapkan e-KYC (know your customer), e-KYI (know your investor), dan etika Islami”, kata Murniati menegaskan.

Miftahul AnwarPinjaman Online Makan Korban, Saatnya Menerapkan Ekonomi Syariah!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *